Jakarta – Wacana penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui penerapan kembali pembelajaran daring di sektor pendidikan, seperti yang dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno pekan lalu, memicu alarm keras dari Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat. Rerie, sapaan akrabnya, secara tegas mengingatkan bahwa opsi strategis ini harus dipersiapkan dengan sangat matang, agar kualitas proses belajar mengajar tidak kembali tergerus dan hak-hak dasar jutaan anak bangsa untuk mendapatkan pendidikan bermutu tetap terjaga, bukan sekadar sebuah kebijakan tambal sulang yang reaktif.
Pernyataan Pratikno yang menyebutkan efisiensi operasional gedung perkantoran dan sekolah sebagai bagian dari strategi penghematan BBM nasional, memang mengemuka di tengah fluktuasi harga energi global dan desakan untuk mencapai kemandirian energi. Namun, bagi Rerie, pengalaman pahit Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di masa pandemi COVID-19 bukan sekadar catatan kaki sejarah, melainkan sebuah cetak biru peringatan yang tak boleh diabaikan. “Sejumlah langkah teknis yang komprehensif, menyinkronkan kebijakan antarkementerian dan pemerintah daerah harus dilakukan, untuk memastikan tidak ada satu anak pun yang kehilangan hak belajarnya dalam penerapan kebijakan pembelajaran secara daring itu,” tegas Rerie dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (24/3/2026).
Menguak Bayang-bayang PJJ Pandemi: Sebuah Pelajaran Mahal yang Belum Tuntas
Kembali ke metode pembelajaran daring bukanlah hal baru bagi Indonesia. Kita pernah melaluinya, dan hasilnya, menurut analisis mendalam tim kami, adalah potret yang beragam, cenderung memprihatinkan di banyak lini. Saat itu, jutaan siswa terpaksa beradaptasi dengan layar gawai, sementara guru-guru berjuang keras mengubah pedagogi mereka dalam semalam. Lestari Moerdijat, yang juga merupakan anggota Komisi X DPR RI dan Majelis Tinggi Partai NasDem, tidak menampik bahwa pada masa itu, kendala-kendala krusial mengemuka dan menciptakan jurang yang lebar dalam kualitas pendidikan.
Hasil pengamatan tim kami di lapangan menunjukkan bahwa ketidaksiapan guru menjadi salah satu poin paling kritikal. Banyak pendidik, terutama di daerah terpencil atau dengan latar belakang kurang familiar teknologi, merasa gagap mengoperasikan platform digital, menyusun materi yang interaktif secara daring, atau bahkan sekadar mengelola kelas virtual yang efektif. Mereka menghadapi tantangan adaptasi kurikulum yang mendalam, dari sekadar transfer materi menjadi fasilitator pembelajaran mandiri. Di sisi lain, beban orang tua membengkak drastis. Mereka tidak hanya berperan sebagai pendamping belajar, melainkan seringkali merangkap guru, operator teknologi, bahkan psikolog dadakan di rumah. Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan finansial untuk membeli kuota internet atau gawai yang memadai, menciptakan stres berlipat ganda dalam rumah tangga.
Akibatnya, yang paling terpukul adalah kualitas belajar murid. Angka putus sekolah meningkat di beberapa wilayah, kesenjangan kemampuan antar siswa semakin menganga, dan kesehatan mental anak-anak pun terancam oleh isolasi sosial serta tekanan akademik yang tidak proporsional. “Jangan sampai kesalahan yang sama berulang. Sehingga penting untuk dipersiapkan secara matang,” ujar Rerie, menekankan perlunya introspeksi mendalam sebelum melangkah lebih jauh.
Infrastruktur Digital dan Kompetensi Sumber Daya Manusia: Pondasi Krusial Transformasi Pendidikan
Wacana efisiensi BBM melalui daring tidak hanya berhenti pada isu metodologi, namun jauh lebih fundamental: kesiapan infrastruktur dan kapabilitas SDM. Data yang kami himpun dari berbagai sumber memvalidasi bahwa keberhasilan pembelajaran daring sangat bergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, terutama infrastruktur digital yang merata dan andal. Rerie mengingatkan, kesiapan ini mencakup ketersediaan akses internet, perangkat keras seperti laptop dan papan interaktif digital (PID), serta tentu saja, pasokan listrik yang stabil di setiap pelosok negeri.
Pada tahun 2025, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah menyalurkan ribuan unit perangkat digital, termasuk PID, laptop, dan hard disk eksternal, kepada 288.865 satuan pendidikan. Ini adalah langkah maju yang patut diapresiasi. Namun, apakah distribusi ini sudah merata dan efektif menjangkau wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T)? Pertanyaan besar masih menggantung. Selain itu, penyediaan akses internet bagi 8.152 satuan pendidikan dan layanan listrik untuk 2.389 satuan pendidikan, meski penting, adalah tetesan di lautan dibandingkan total jumlah sekolah di Indonesia yang mencapai ratusan ribu. Portal Digital Kemendikbudristek sendiri terus menggalakkan berbagai inisiatif, namun penetrasi dan keberlanjutan program tetap menjadi tantangan.
Lebih dari sekadar perangkat, Rerie berpendapat bahwa kompetensi tenaga pengajar adalah kunci mutlak. Para guru harus dipastikan memiliki keterampilan tidak hanya dalam mengoperasikan peralatan tersebut, tetapi juga dalam mengelola dan memanfaatkan teknologi untuk menciptakan pengalaman belajar yang menarik, inklusif, dan efektif. Ini berarti investasi besar dalam pelatihan guru yang berkelanjutan, pengembangan kurikulum adaptif, serta dukungan teknis yang responsif. Tanpa ini, gawai canggih hanyalah hiasan mahal yang tak berdaya.
Sinergi Kebijakan dan Pemerataan Akses: Mandat Multisektoral untuk Masa Depan
Kami melihat pola menarik di mana kebijakan makro seringkali berbenturan dengan realitas mikro di lapangan. Rencana penghematan BBM dengan mengorbankan kualitas pendidikan, tanpa perencanaan yang matang, adalah sebuah pertaruhan besar. Rerie dengan tegas menyoroti urgensi sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta pelibatan aktif masyarakat. Koordinasi antar kementerian, dari Kemendikdasmen, Kementerian Komunikasi dan Informatika, hingga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, adalah mutlak. Setiap instansi harus bergerak dalam satu visi untuk memastikan infrastruktur, kurikulum, dan kesiapan SDM berjalan seiring.
Pemerintah daerah memegang peranan krusial sebagai ujung tombak implementasi. Mereka yang paling memahami kondisi geografis, sosial, dan ekonomi wilayahnya. Oleh karena itu, kebijakan pusat harus bersifat fleksibel, memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan strategi pembelajaran daring dengan konteks lokal. Pelibatan masyarakat, terutama orang tua, juga tidak boleh diabaikan. Mereka adalah mitra utama dalam proses belajar anak, dan suara mereka harus didengar dalam perumusan kebijakan.
Pemerataan akses, bukan hanya dalam konteks geografis tetapi juga sosial-ekonomi, menjadi tantangan terbesar. Bagaimana memastikan siswa dari keluarga kurang mampu atau yang tinggal di daerah terpencil tetap bisa mengakses pembelajaran daring tanpa terbebani? Inilah inti dari keadilan pendidikan yang diperjuangkan Rerie. Membangun kolaborasi yang kuat dari seluruh elemen bangsa adalah satu-satunya jalan untuk mencapai tujuan ganda: efisiensi energi tanpa mengorbankan investasi paling berharga bagi bangsa, yaitu generasi penerus.
Membangun Fondasi Generasi Tangguh: Proyeksi dan Harapan
Keputusan untuk kembali menerapkan pembelajaran daring demi efisiensi BBM adalah sebuah langkah kebijakan yang kompleks dan multidimensional. Implikasinya tidak hanya terbatas pada anggaran energi atau metode pengajaran, melainkan jauh lebih dalam, menyentuh masa depan bangsa. Lestari Moerdijat dengan lugas mengingatkan bahwa keberlanjutan proses belajar mengajar yang berkualitas bagi setiap anak bangsa sangat penting untuk mewujudkan generasi penerus yang berdaya saing di masa depan.
Dalam proyeksi kami, jika persiapan ini dilakukan secara serampangan, Indonesia berisiko mengalami “generasi pembelajaran yang hilang” (lost learning generation) yang lebih parah dari masa pandemi. Kerugian ini tidak hanya terukur dalam nilai ujian, tetapi juga dalam kemampuan berpikir kritis, keterampilan sosial, dan adaptabilitas yang krusial di era 2026 dan seterusnya. Namun, jika perencanaan dilakukan secara cermat, dengan investasi yang tepat pada infrastruktur, pelatihan guru, dan dukungan komprehensif untuk keluarga, maka opsi daring ini bisa menjadi katalisator bagi transformasi pendidikan yang lebih inklusif dan adaptif, sekaligus mencapai target efisiensi energi nasional.
Tantangannya adalah mengubah ancaman menjadi peluang. Ini membutuhkan visi kepemimpinan yang jauh ke depan, bukan hanya respons taktis. Ini menuntut keberanian untuk belajar dari kesalahan masa lalu, dan keseriusan untuk berinvestasi pada apa yang benar-benar esensial: masa depan anak-anak kita. Kolaborasi, kesiapan menyeluruh, dan komitmen pada kualitas pendidikan harus menjadi prioritas utama. Tanpa itu, penghematan BBM bisa jadi hanyalah pertukaran yang pahit dengan harga yang jauh lebih mahal, yaitu kehilangan potensi tak terbatas dari generasi emas Indonesia.
Kesimpulan
Penerapan pembelajaran daring demi efisiensi BBM adalah kebijakan kompleks yang berisiko mengorbankan kualitas pendidikan jika tanpa persiapan matang. Dibutuhkan investasi besar pada infrastruktur, pelatihan guru, dan sinergi multisektoral untuk mencegah "generasi pembelajaran yang hilang". Kolaborasi kuat adalah kunci untuk mengubah tantangan ini menjadi peluang transformasi pendidikan.
mursidi
Seorang jurnalis profesional yang berdedikasi menyajikan berita faktual dan analisis mendalam.